Pemerintah Kota Makassar memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah pusat di bidang pendidikan, terutama terkait pengembangan Sekolah Rakyat. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 6 hingga 7 hektar untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Anggaran untuk pembangunan ini sudah termasuk dalam APBD Perubahan 2025 dan APBD pokok 2026 dengan target pembebasan lahan tahun depan. Konsep Sekolah Rakyat dipandang sebagai langkah yang sesuai dengan komitmen Pemkot Makassar untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang kesulitan mengakses fasilitas pendidikan, terutama di wilayah pulau-pulau yang terpencil.
Pemkot Makassar sedang merencanakan dua lokasi potensial untuk pembangunan pusat pendidikan Sekolah Rakyat, yaitu bekas Badan Diklat milik Pemerintah Provinsi Sulsel dan fasilitas milik Kementerian Sosial di kawasan Salodong, Kecamatan Biringkanaya. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Ismu Iskandar, mengapresiasi komitmen Pemkot Makassar dalam mendukung program nasional ini, terutama dalam memprioritaskan pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan kepulauan. Ismu juga menyoroti agenda kajian terkait pengawasan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Makassar serta koordinasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di kota tersebut.
Kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Sulsel ke Kota Makassar bertujuan untuk memastikan program nasional Sekolah Rakyat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, sekaligus melihat kesiapan Pemkot dalam memberi dukungan serta mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul. Selain itu, koordinasi terkait peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi fokus kunjungan tersebut. Ismu mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Pemkot Makassar dan berharap kualitas pelayanan publik di kota tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun.