Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan kerja dari Komisi II DPR RI terkait pengawasan terhadap Bank Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berkontribusi pada pendapatan daerah. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel pada 27 Agustus 2025.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dalam menyambut kunjungan Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI dengan mengapresiasi kehadiran mereka. Dalam konteks dinamika global, stabilitas nasional dianggap sebagai fondasi penting dalam menunjang pembangunan daerah.
Pertumbuhan ekonomi yang positif dan penurunan angka kemiskinan di Sulsel menjadi indikasi bahwa daerah tersebut berada di jalur pembangunan yang tepat. Data pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan pertama 2025 menunjukkan pertumbuhan 5.78 persen (year on year), sementara angka kemiskinan turun menjadi 7.60 persen per Maret 2025.
Visi pembangunan Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter menjadi panduan bagi arah pembangunan daerah lima tahun ke depan, sejalan dengan RPJPD Sulsel 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Bank Sulselbar dan BUMD lainnya dianggap sebagai strategi pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pendapatan asli daerah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberdayakan BUMD sebagai motor penggerak perekonomian daerah dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bank Sulselbar, dalam hal ini, memberikan kontribusi dividen terbesar bagi PAD dan mendukung pembiayaan ekonomi lokal, terutama untuk UMKM, petani, dan nelayan.
Komisi II DPR RI diharapkan dapat memberikan dukungan dalam meningkatkan kinerja Bank Sulselbar dan BUMD lainnya. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan komitmen lembaganya dalam menyusun Undang-Undang BUMD guna memastikan BUMD tidak menjadi beban anggaran daerah, namun justru memperkuat pendapatan daerah melalui dividen dan tugas-tugas Public Service Obligation-nya serta BLUD-nya.
Aria Bima juga menyoroti pentingnya pembentukan BUMD yang sesuai dengan sektor unggulan daerah, seperti kelautan, pertambangan, dan pertanian. Sinergi antara BUMD dan BUMN diharapkan dapat mempercepat manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat, dengan tujuan penguatan BUMD di daerah sejalan dengan penguatan BUMN di pusat.