Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengungkapkan alasan di balik keputusan pemerintahannya untuk menghapus kebijakan tantiem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kerugian serta memangkas jumlah komisaris BUMN. Prabowo menemukan fakta yang tak masuk akal terkait tantiem yang diberikan kepada direksi atau komisaris BUMN. Ia menegaskan bahwa tindakan ini dilakukan karena dirinya menemukan ketidaksesuaian dalam pemberian tantiem yang dianggap tidak masuk akal. Prabowo juga merasa heran dengan beberapa kasus tantiem yang dinilainya tidak wajar, seperti komisaris yang hanya rapat sebulan sekali namun mendapat tantiem hingga Rp 40 miliar setahun. Dalam pengumuman Penyampaian Rancangan APBN Tahun Anggaran 2026, Prabowo mengatakan bahwa akan memotong jumlah jajaran komisaris BUMN yang terlalu banyak. Ia menekankan pentingnya menjaga setiap rupiah uang rakyat dengan melakukan belanja yang berkualitas dan efisien. Prabowo juga menyatakan bahwa belanja negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik.