Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung berhasil meraih dua penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung. Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Bagian Umum, Triandini Oscar, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung. Acara penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD Tahun Anggaran 2025 di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung di Ruang Rapat Pasir Padi, Kantor Gubernur Bangka Belitung pada Senin, 16 Desember 2024.
Penghargaan yang berhasil diraih adalah Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik (Satker Besar) T.A. 2024 dan Koordinator Wilayah Kementerian/Lembaga dengan Implementasi Kontrak Pra-DIPA Terbesar. Kakanwil DJPb Babel, Edih Mulyadi, menyatakan bahwa pihaknya merekomendasikan agar satuan kerja melakukan akselerasi proses pelaksanaan anggaran dengan tata kelola yang baik untuk memberikan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, ia juga berharap adanya optimalisasi pemanfaatan dan penertiban aset negara/daerah, kerja sama pembiayaan di sektor pariwisata dan pertambangan yang berkelanjutan, serta penguatan peran UMKM lokal.
Pj. Gubernur Bangka Belitung, Sugito, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 merupakan APBN transisi yang dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan dalam mendukung transisi pemerintah dengan lancar dan efektif. Ia mengingatkan agar belanja negara dilakukan secara cermat, sesuai prioritas, efektif, dan efisien.
Sugito juga mengajak para KPA untuk mengantisipasi ketidakpastian, dengan belanja yang sesuai prioritas dan fokus pada hasil sesuai Instruksi Presiden. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga transparansi, akuntabilitas, integritas, dan tata kelola yang baik sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
Kakanwil Kemenkum Babel selalu mendorong jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran guna memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.