Untuk memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), penting bagi Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan dalam era global saat ini.
Pancasila tidak hanya mencerminkan identitas bangsa, tetapi juga sebagai pedoman etika dalam menentukan kebijakan dan langkah negara. Demokrasi memastikan partisipasi setiap warga negara dalam arah pembangunan negara, sementara pemenuhan HAM menegaskan perlindungan dan penghargaan terhadap hak setiap individu.
Pancasila, demokrasi, dan HAM bersama-sama membentuk sinergi harmonis yang menjamin Indonesia tetap berada pada jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif.
Prabowo dan Gibran berkomitmen untuk memperkuat Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM. Caranya, antara lain dengan memahami ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara, mengembangkan pemahaman tentang kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural, dan mengembangkan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial.
Mereka juga berkomitmen untuk mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas, menegakkan kembali kebebasan akademik, serta menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum.
Dalam hal penegakan HAM, mereka berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara, memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender, serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu, mereka juga akan memperkuat perlindungan tenaga kerja Indonesia, terutama di luar negeri.