Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima aspirasi dari adik-adik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi kemahasiswaan dengan baik. Mereka aktif merespons aspirasi tersebut dan menyampaikannya kepada pemerintah untuk dipertimbangkan. Kontak juga telah dibuat dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk mempersiapkan penerimaan pada hari berikutnya. Beberapa aspirasi yang disampaikan termasuk dalam 17 + 8 dan akan dievaluasi oleh DPR.
Rapat evaluasi akan segera dilakukan oleh pimpinan fraksi DPR untuk menyatukan pendapat dan mencapai kesepakatan. Pimpinan DPR telah mengirim surat ke Sekretariat Jenderal DPR agar anggota yang dinonaktifkan tetap dapat memperoleh fasilitas keanggotaan. Setelah menyelesaikan pembahasan terkait KUHAP, Undang-Undang Perampasan Aset akan menjadi topik pembahasan berikutnya.
Partisipasi publik terus diterima mengenai Undang-undang KUHAP, namun evaluasi ini akan memiliki batas waktu tertentu agar pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset bisa dimulai. Evaluasi dan reformasi DPR akan dipimpin oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, untuk menciptakan DPR yang lebih transparan dan efisien. Semua anggota DPR berkomitmen untuk belajar dari pengalaman masa lalu guna meningkatkan kualitas lembaga bersama-sama.