Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) bersama Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sulawesi Selatan telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pengawasan notaris di Wilayah Sulawesi Selatan. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi profesi notaris, dengan harapan pengawasan dan pembinaan notaris di Sulawesi Selatan bisa lebih optimal. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menyampaikan bahwa penandatanganan PKS ini merupakan komitmen bersama untuk menjaga kualitas layanan hukum kepada masyarakat. Ini adalah langkah nyata dalam memastikan notaris menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai aturan, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Di samping itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Demson Marihot, menambahkan bahwa kerja sama ini adalah upaya konkret untuk menyeragamkan mekanisme pengawasan terhadap notaris, bukan hanya sekadar formalitas. Ruang lingkup PKS mencakup pengawasan administratif, pengawasan materiil, penanganan pengaduan masyarakat, dan pemanfaatan hasil pengawasan sebagai dasar pembinaan, dengan tujuan memperkuat peran notaris sebagai pejabat umum yang terpercaya dan berintegritas. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan notaris di Sulawesi Selatan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan hukum.