Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan dukungannya terhadap kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, terutama pada komoditas unggulan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel, Dr. M. Ilyas, ST.,M.Sc, dalam Pertemuan Tahunan Unit Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713, 714, dan 715 di Kampus Universitas Hasanuddin. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak termasuk Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Komjen POL (P) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum, dan membahas pentingnya data akurat untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
Perwakilan dari Pemprov Sulsel menyatakan urgensi kolaborasi antara tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten dalam upaya menjaga sumber daya laut dan perikanan, seperti kebutuhan akan kuota ikan untuk penangkapan yang terukur. Selain itu, terkait dengan konservasi laut, Pemprov Sulsel telah menargetkan kawasan konservasi laut seluas 860.000 hektare sebagai upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menekankan pentingnya tata kelola laut sebagai navigasi ekonomi biru di wilayah tersebut. Dalam pembangunan wilayah laut, Pemprov Sulsel telah mengintegrasikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, yang diakui dengan penghargaan Penataan Ruang Laut Terbaik.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menyampaikan program strategis ekonomi biru KKP, termasuk perluasan kawasan konservasi perairan, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir, dan pengendalian sampah plastik laut. Rektor Universitas Hasanuddin juga menegaskan komitmen universitas dalam mendukung sektor kelautan nasional.
Pertemuan tahunan Unit Pengelola Perikanan ini dijadwalkan hingga Jumat dengan fokus pada merumuskan rekomendasi strategis untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di bagian timur Indonesia.