Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI), memberikan dukungannya terhadap revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai forum koordinasi nasional. Salah satu kelemahan utama dalam pengelolaan ruang udara dan antariksa di Indonesia adalah fragmentasi kelembagaan.
“Penting untuk menempatkan fungsi-fungsi kedirgantaraan di berbagai instansi yang berbeda, seperti Kementerian Perhubungan yang mengatur navigasi penerbangan sipil, Kementerian Pertahanan yang merancang strategi pertahanan dirgantara, serta BRIN/LAPAN untuk mengembangkan teknologi antariksa dan satelit,” ungkap Chappy.
Menurutnya, penting juga kehadiran TNI AU untuk menjaga wilayah udara dan aspek pertahanan ruang udara, serta Kominfo dan BSSN untuk melindungi jaringan data berbasis satelit. Dengan memperkuat Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, semua aspek ini dapat diatur secara lebih terkoordinasi.
Chappy menegaskan bahwa Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional memegang peranan penting dalam pembentukan kebijakan, integrasi strategi sipil-militer, dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam tata kelola ruang udara dan antariksa Indonesia. Komposisi dewan ini sebaiknya mencakup berbagai kementerian, TNI AU, Kementerian Kominfo, BRIN, Kementerian Luar Negeri, BSSN, pihak swasta, dan akademisi.
“Dukungan saya terhadap kemandirian antariksa Indonesia tidak boleh diabaikan. Indonesia harus menjadi pemain aktif dalam geopolitik antariksa, bukan hanya pengguna pasif,” tegasnya. Langkah-langkah mendesak harus diambil untuk mengoptimalkan kerja Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional guna menjada kedaulatan negara di udara dan antariksa.
Sumber: Dukungan Marsekal Chappy Hakim Untuk Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Demi Kemandirian Antariksa
Sumber: Chappy Hakim Dukung Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional