Shinta menceritakan, usai meminta pelayanan di kawasan kantor pemerintahan di GDC, saat akan mengeluarkan mobil didatangi pria meminta uang parkir. Shinta menyerahkan uang sebesar Rp5 ribu, begitupun saat menuju pintu keluar Shinta harus mengeluarkan uang Rp5 ribu lagi.
“Totalnya jadi Rp10 ribu. Coba dikalkulasikan apabila ada 30 mobil untuk satu kali akses masuk, lalu kalkulasikan 5 hari kerja selama sepekan, berapa perputaran uang pungutan di sana,” ucapnya kesal.
Shinta mempertanyakan maksud dan tujuan adanya akses parkir berbayar di dalam area perkantoran pemerintahan, namun masih dipungut uang parkir lain.
Diketahui di area perkantoran pelayanan publik terdapat perkantoran DPRD, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kemenag, Pengadilan Agama, Imigrasi, BPS, dan BPN Kota Depok.
“Jadi kalau bisa diusut, ini area parkir berbayar yang paling aneh saya temui,” tutur Shinta.