Menanggapi hal itu, analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Dedi Kurnia Syah mengatakan mundurnya Gibran sebagai kepala daerah menunjukkan tindakan yang tidak bertanggungjawab.
“Situasi saat ini mundurnya Gibran atau Prabowo dari jabatan aktifnya tidak berdampak apapun, mengingat mereka (Gibran-Prabowo) sudah diputus memenangi Pilpres, justru seharusnya jika benar Gibran sebagai tokoh bertanggungjawab pada wilayah kekuasaannya, ia tidak mundur di situasi saat ini,” kata Dedi melalui pesan singkat diterima Liputan6.com, Rabu (17/7/2024).
Dedi juga tidak habis pikir dengan alasan Gibran yang menyebut alasan mundurnya untuk persiapan pelantikan wakil presiden. Padahal, persiapan pelantikan bukanlah tugas Gibran melainkan penyelenggara pemilu dan parlemen.
“Pelantikan itu tidak disiapkan oleh yang dilantik, dan juga durasinya masih cukup panjang. Bisa saja ini (mundur dari walikota) murni kemalasan Gibran selesaikan tanggungjawab karena sudah mendapat kekuasaan lebih besar,” kritik Dedi.
Terkait Prabowo, saat ditanya apakah perlu mundur juga sebagai menteri pertahanan, Dedi menilai hal itu tidak perlu.
“Prabowo tidak perlu ikuti keputusan Gibran,” Dedi menandasi.