Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka-bukaan perihal masalah terkait dokter spesialis di tanah air. Semua itu dibeberkan BGS, sapaan akrab Budi Gunadi Sadikin, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di ruang rapat Komisi IX DPR, Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2024).
“Masalah kita adalah kekurangan jumlah, distribusi nggak sama. Jadi ini yang saya lihat mesti diberesin. Kekurangan jumlah masif, distribusinya lebih masif lagi,” ujarnya.
Menurut BGS, ada sejumlah pihak yang mengeklaim jumlah dokter spesialis Indonesia cukup. Dia mengatakan, hal itu tidak benar dari sisi kalkulasi.
“WHO bilang tidak, World Bank bilang tidak. Hanya segelintir orang yang bilang cukup… Kita butuh hitungan kita minimal 10 tahun kalau kita berhasil mendidik dan semuanya lulus. ini belum menghitung yang berhenti atau wafat,” kata BGS.
Menurut dia, dokter spesialis pun terkonsentrasi di Pulau Jawa. Oleh karena itu, pemerintah akan membenahi mekanisme perekrutan melalui skema PPDS berbasis rumah sakit.
Eks Wakil Menteri BUMN itu lantas menceritakan temuannya. Ia mencontohkan, semua dokter di NTT berkeinginan menjadi dokter spesialis, akan tetapi mereka kalah dalam berkompetisi dengan orang-orang dari Jakarta, Yogyakarta, atau Surabaya.
Yang kedua, menurut BGS, rekrutmen dokter spesialis itu sifatnya masih interview. Sehingga mereka tidak bisa menang dengan anak-anak pintar dari profesor-profesor yang ada di masing-masing sekolah.
“Jadi kalau saya lihat setiap kali ada lulusan, mungkin lulusan daerah-daerah yang kosong tuh dapatnya cuma 10% atau 15% dari slot yang ada. Padahal kebutuhannya mungkin 85% di sana,” ujar BGS.
“Itu yang mengakibatkan adanya missmatch. Orang yang masuk adalah orang yang berasal dari Jakarta, berasal dari keluarga kaya, keluarga terdidik karena mereka lebih pintar, sedangkan yang dibutuhkan adalah di daerah terpencil. Ya enggak mungkin orang yang berasal dari keluarga kaya, keluarga yang berada di Jakarta ini bekerja di sana kan, pasti dia akan balik lagi,” lanjutnya.
Oleh karena itu, BGS bilang konsep dasar itu hendak diubah. Mereka yang diterima harusnya dari daerah-daerah yang memang membutuhkan.
“Kalau tidak, pemerataannya itu sudah 80 tahun (Indonesia Merdeka) tidak selesai karena proses perekrutannya tidak matching dengan kebutuhannya dan kalau itu dibuka secara standar pasti akan kalah,” kata BGS.
“Orang Papua nggak mungkin akan bisa terpenuhi dokter spesialis karena orang yang dikirim di sana pasti sebentar dia mau balik lagi mau cari uang karena dia berasal keluarga kaya, dia anaknya juga orang siapa gitu ya, pasti pindah, gak akan mau. Jadi Itu penyebabnya kenapa selama puluhan tahun enggak pernah selesai,” lanjutnya.
Sehingga, BGS menjamin akan mengubah pola rekrutmen. Di mana nanti yang mendapatkan prioritas adalah orang-orang yang memang kekurangan.
“Putra-putra daerah NTT, putra-putra daerah Sumba, putra-putra daerah Nias akan mendapat prioritas dari misalnya putra-putra yang orangnya adalah ahli spesialis apa di Jakarta, atau putrinya spesialis apa di Surabaya, itu enggak akan terjadi. Kita akan memprioritaskan putra-putri daerah,” ujar BGS.
Data dan Fakta
Kekurangan dokter spesialis hampir terjadi di seluruh provinsi dan dibutuhkan waktu lama untuk menutup kekurangan tersebut. Berikut adalah peta sebaran distribusi dokter spesialis:
59% dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa
30 provinsi dari 38 provinsi kekurangan spesialis
38% dari RSUD belum memiliki 7 spesialis dasar
10 tahun untuk memenuhi kekurangan dokter spesialis
2.700 lulusan spesialis per tahun
22 penyelenggara PPDS dari 115 fakultas kedokteran
PPDS terpusat di Jawa. Perinciannya adalah sebagai berikut
67% PPDS berasal dari Jawa Bali. Indonesia timur hanya 1% dan Kalimantan 3%.
52% (11) sentra pendidikan PPDS berbasis universitas ada di Pulau Jawa dan Bali.
16% lulusan dokter spesialis per tahun yang sukarela mendaftar PGDS (Program Pendayagunaan Dokter Spesialis)
Next Article
BGS Ungkap Hitung-hitungan RI Kekurangan 29 Ribu Dokter Spesialis
(miq/miq)