Dia menegaskan bahwa dirinya adalah bagian dari para tokoh adat yang terlibat dalam musyawarah mufakat tersebut. Di dalam noken ini, suara mereka sudah ada tetapi hilang pada saat rekapan di tingkat PPD dan KPU. Oknum-oknum tertentu diduga terlibat dalam pemindahan suara tersebut. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan seluruh suara PPP di Papua Pegunungan, karena partai tersebut memiliki kursi dan dukungan dari masyarakat di daerah-daerah.
Sekretaris DPC PPP Kabupten Jaya Wijaya, Musalek Wetipo, juga merasa kecewa atas hilangnya suara PPP. Menurutnya, pihaknya adalah pemilik asli suara di daerah masing-masing, terlebih di wilayah mereka lebih mengutamakan sosok orang setempat daripada partai politiknya.
Musalek mengungkapkan bahwa di wilayahnya, sistem Naihesik membuat rumah tangga orang Wamena tidak melihat partai politik, melainkan orangnya. Meskipun tidak tahu secara pasti mengapa suara PPP hilang di wilayahnya, Musalek percaya bahwa ada bukti baru yang bisa dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi.