BOGOR, RAKYATSULSEL – Dalam menanggapi aduan masyarakat dan aksi demo KPORI bersama Aliansi Mahasiswa dan Warga Rumpin pada Kamis (4/4/2024), Kapolri melalui Badan Intelejen dan Keamanan (BIK) Bid. Sosbud telah mengirim perwakilan untuk mengunjungi kantor sekretariat KPORI di Jl. Pondok Rumput No.25 Kebon Pedes Tanah Sareal, Kota Bogor pada Kamis (25/4/2024).
Ketua KPORI, Margoyuwono, menyatakan bahwa dari data yang dianalisis, PT. Bumi Serpong Damai (BSD) dinilai tidak responsif terhadap masalah Bangsa dan Negara.
Menurut perwakilan BIK Bid. Sosbud yang melakukan kunjungan tersebut atas perintah Kapolri, diduga manajemen PT. BSD tidak mengetahui surat yang menjadi pemicu tindakan anarkis yang bisa memicu kerusuhan di negara ini.
Sebelumnya, KPORI bersama para Mahasiswa dan Warga Rumpin melakukan aksi demo di depan kantor Mabes Polri Jakarta pada Kamis (4/4/24) untuk melaporkan tindakan anarkis dari pihak keamanan BSD City yang telah menutup akses jalan warga selama satu tahun, menyebabkan kerugian besar bagi warga. Dalam aksi tersebut, warga tidak bisa bekerja atau membayar angsuran kendaraan mereka karena akses jalan utama ditutup.
Koordinator aksi demo, Haidin Deni Supriadi alias Daeng Iding, menyampaikan bahwa KPORI mewakili aspirasi masyarakat terkait penutupan akses jalan tanpa musyawarah oleh pihak keamanan BSD.
Praktisi Hukum asal Sulawesi Selatan, Multazan Haseng, mengungkapkan bahwa Polsek Rumpin telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pengerusakan barang. Namun, pihak KPORI, Mahasiswa, dan warga Rumpin meminta agar proses hukum dihentikan karena sedang ditangani oleh Mabes Polri.
Div Humas Administrasi Mabes Polri menyatakan bahwa mereka telah menerima surat dari KPORI dan akan melaporkannya kepada pimpinan. Sedangkan M.Jaeni Syafii dari Aliansi Mahasiswa menambahkan bahwa jika tidak ada solusi terbaik, mereka akan melakukan aksi demo lebih lanjut karena ini berkaitan dengan banyak nyawa orang.