Korea Selatan berjuang menghadapi penurunan jumlah populasi yang disebabkan oleh semakin banyaknya warga yang enggan menikah dan memiliki anak. Untuk mengatasi ini, negara tersebut sedang mempertimbangkan memberikan insentif sebesar 100 juta won atau sekitar Rp 1,1 miliar untuk setiap bayi yang lahir.
Komisi Anti-Korupsi dan Hak-Hak Sipil negara melakukan survei untuk mengukur respons publik terhadap gagasan tersebut. Langkah ini diambil karena angka kelahiran di Korea Selatan mencapai rekor terendah, yaitu 0,72 individu per wanita pada tahun 2023, dan diproyeksikan akan terus menurun menjadi 0,6 pada tahun 2024.
Pemerintah saat ini memberikan bantuan kepada orang tua yang memiliki anak melalui program insentif dan dukungan dengan jumlah berkisar antara 35 juta won (Rp 412 juta) hingga 50 juta won (Rp 589 juta) hingga anak mencapai usia 7 tahun. Ide pemerintah untuk memberikan insentif sebesar 100 juta won secara langsung setelah kelahiran dikaitkan dengan langkah serupa yang diambil oleh perusahaan konstruksi Booyoung Group, yang berjanji memberikan 100 juta won kepada karyawannya untuk mendukung peningkatan angka kelahiran.
Semua ini dilakukan dalam upaya untuk mengatasi krisis demografi yang semakin memprihatinkan di Korea Selatan.