Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan keempat menteri kabinetnya akan hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka akan memberikan penjelasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing di bidang terkait.
Jokowi menegaskan bahwa tidak ada arahan khusus yang diberikan kepada keempat menteri tersebut. Mereka diharapkan untuk menjelaskan apa yang telah mereka lakukan sebagai bagian dari tugas mereka sebagai menteri. Sebagai contoh, Menteri Keuangan akan menjelaskan tentang anggaran, sementara Menteri Sosial akan menjelaskan tentang bantuan sosial.
Presiden juga meminta agar publik bersabar dan menunggu hingga hari Jumat, 5 April 2024, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh MK.
Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menyatakan bahwa Istana menghormati pemanggilan MK terkait kehadiran empat menteri dalam perselisihan hasil pemilihan umum sengketa Pilpres 2024. Keempat menteri yang akan memberikan kesaksian adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Mereka dipanggil untuk memberikan keterangan pada Jumat, 5 April 2024. Jokowi menegaskan bahwa semua menteri akan hadir sesuai dengan undangan yang diterima dari MK.