Beyond the eight Quick Impact Programs, the upcoming administration needs to focus on 17 key performance targets with priority programs to achieve the vision of a Golden Indonesia by 2045. These 17 targets are crucial as they represent the foundational stepping stones or absolute prerequisites for becoming a developed and prosperous nation. They also demonstrate that we are a nation that learns from history. We are aware of the challenges we face now and in the future (near and far). We are a nation that chooses to confront our challenges head-on, equipping ourselves with the capability to meet them.
Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air Pangan, energi, dan air adalah kebutuhan mendasar bagi kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dikejar dengan cepat dan teliti. Untuk pangan, inisiatif mencakup pengembangan program wilayah pertanian, khususnya untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Minimal 4 juta hektar tambahan area panen tanaman ditargetkan pada tahun 2029. Dengan peningkatan area panen ini, diasumsikan seluruhnya menjadi sawah, akan ada penambahan 20 juta ton padi (dengan produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (dengan hasil panen 50%). Di bidang energi, Indonesia berada pada posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui budidaya biodiesel dan bioavtur dari kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, serta pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti listrik tenaga air, angin, laut, surya, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diimplementasikan. Sementara itu, pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi penyedia tenaga listrik di daerah terpencil. Cukupnya pasokan air akan dipastikan melalui manajemen air yang baik, membuatnya tersedia selama musim kemarau dan mencegah bencana selama musim hujan.
Target Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Pendapatan Nasional Pemerintah berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip Konstitusi 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan pungutan wajib untuk kebutuhan negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Komitmen ini menggarisbawahi perlunya peningkatan signifikan pada kemampuan agensi pendapatan nasional, bersama dengan reformasi yang komprehensif dalam kebijakan dan sistem perpajakan, yang bertujuan untuk memperluas basis pendapatan nasional. Untuk menyokong hal ini, negara akan mengambil langkah-langkah terobosan konkret untuk meningkatkan koleksi pendapatan domestik. Pendirian Badan Pendapatan Nasional diharapkan dapat meningkatkan rasio pendapatan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan pajak akan difokuskan pada penyempurnaan sistem pendapatan pajak dan non-pajak, memperluas basis pajak dan sumber pendapatan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk untuk UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Target Prioritas 3: Memberantas Kemiskinan Kemiskinan bukan hanya kekurangan kekayaan tetapi juga merupakan cerminan dari akses terbatas terhadap manfaat pembangunan. Hal ini juga merupakan akar dari berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial, yang mengakibatkan generasi-generasi yang tidak mencapai potensi maksimal mereka. Oleh karena itu, memberantas kemiskinan harus menjadi pijakan kebijakan pemerintah. Tujuan untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir 2029 adalah tujuan yang krusial.
Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan narkoba adalah wabah sosial yang sangat merusak produktivitas individu dan kesejahteraan masyarakat. Strategi efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran dalam keluarga. Sementara itu, pemerintah bertugas untuk menutup segala peluang penyelundupan narkoba.
Target Prioritas 5: Menjamin Akses Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat Akses ke layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berjalan memerlukan peningkatan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Meningkatkan BPJS Kesehatan dan menjamin ketersediaan obat adalah prioritas utama pemerintah.
Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Sains dan Teknologi, dan Digitalisasi Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikan dan penguasaan sains dan teknologi. Kami akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses pendidikan. Ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, pondok pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), usaha budaya, dan LSM. Inovasi akan secara alami mengikuti kemajuan di bidang-bidang ini. Oleh karena itu, kami bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk riset dan inovasi dalam lima tahun ke depan. Kebijakan pemerintah yang memperkuat pendidikan, sains dan teknologi, dan digitalisasi sangat penting untuk membangun otonomi nasional.
Target Prioritas 7: Melestarikan Seni Budaya, Mendorong Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Pencapaian Olahraga Kebudayaan adalah bagian integral dari identitas nasional kami, dan pelestariannya menjaga warisan berharga kami. Mendirikan dana endowment budaya akan memastikan pelestarian budaya kami. Program-program yang ditujukan untuk pelestarian budaya, mendorong ekonomi kreatif, dan meningkatkan pencapaian olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di panggung global. Mendorong ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menciptakan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi substansial.
Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan melindungi Hak Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif memerlukan peran penting negara dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghapus diskriminasi gender dengan memperjuangkan kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memastikan anak-anak menerima perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, termasuk akses ke gizi yang tepat.
Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional serta Menjaga Hubungan Internasional yang Kondusif Kemakmuran dan kehidupan yang damai dapat tercapai dalam negara yang stabil dan aman. Sebuah negara yang kuat dapat mewujudkan aspirasinya dan memperoleh rasa hormat dalam hubungan internasional yang layak.
Target Prioritas 10: Memastikan Konservasi Lingkungan Dalam upaya kita untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk memastikan generasi masa depan dapat hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kami akan mempercepat komitmen kami terhadap target-target pembangunan berkelanjutan, termasuk mencapai tujuan netralitas emisi gas rumah kaca. Hal ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air di berbagai produk dan meningkatkan manajemen berkelanjutan atas tanah, air, dan hutan. Selain itu, penggunaan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dikejar sesegera mungkin.
Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung bagi Petani Swasembada pangan bergantung pada pencapaian produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses yang komprehensif terhadap pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida sangat mempengaruhi produksi dan produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida bagi petani. Di sisi lain, petani didorong untuk mengorganisir diri secara institusional untuk mendapatkan akses lebih kompetitif terhadap sumber-sumber produksi pertanian dan mendapat harga lebih baik untuk panen mereka, meningkatkan kemakmuran mereka.
Target Prioritas 12: Memastikan Pembangunan Perumahan Berkualitas, Terjangkau, dan Ber-sanitasi Baik bagi Komunitas Pedesaan/Perkotaan yang Membutuhkan Akses ke perumahan yang layak dan terjangkau adalah hak dasar bagi setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan perumahan berkualitas, terjangkau dengan sanitasi yang baik bagi mereka yang membutuhkan. Target untuk menjamin pembangunan dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah mulai tahun kedua. Di wilayah perkotaan, penting untuk memastikan pembangunan 500.000 rumah tapak dan 500.000 rumah vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal sebagai rusunami (apartemen milik publik) dan rusunawa (apartemen sewa publik). Dengan demikian, target untuk menjamin pembangunan/renovasi perumahan mencapai tiga juta unit rumah yang tersebar di seluruh negeri.
Target Prioritas 13: Melanjutkan Keadilan Ekonomi dan Memperkuat UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kota-Kota Inovatif, Karakter, Independen Kunci untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah penyebaran manfaat pertumbuhan ekonomi secara adil dirasakan oleh semua segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka institusi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan, adalah langkah-langkah penting dalam penyebaran manfaat pertumbuhan ekonomi secara adil. Meningkatkan program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Perkebunan…