MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Demokrasi tidaklah lahir di tengah keadaan yang mudah. Ia hadir dalam situasi kekerasan terhadap manusia, ketidaktertatanya hukum, dan ketimpangan sosial di antara manusia. Perang dingin antara kapitalisme dan sosialisme juga memengaruhi pola pengaturan umat manusia dan penanaman terhadap ideologi.
Dalam pilihan antara sosialisme yang mengagungkan persamaan hak dan perjuangan menuju masyarakat egaliter dengan kapitalisme yang menekankan pada uang dan pasar, demokrasi menjadi alternatif untuk memutus mata rantai kekerasan. Sosialisme di belahan timur dan kapitalisme di barat berperingkat manusia pada pilihan politiknya, dengan sosialisme mendukung persamaan hak produksi di mata negara sementara kapitalisme fokus pada kekuatan pasar.
Kesenjangan yang tajam antara Si Miskin dan Si Kaya, penguasa dan rakyat jelata, serta pengusaha dan buruh yang diciptakan oleh kapitalisme dapat memicu pertanyaan tentang peran demokrasi sebagai alternatif. Menurut Alvin Toffler, demokrasi adalah pergeseran kekuasaan dari pola otoritarian menuju pada peradaban yang baik, humanis, dan egaliter.
Namun, demokrasi juga bisa mati dan dikalahkan oleh sistem pemerintahan otoriter. Menurut Daniel Zilbatt dan Steven Levistsky dari Universitas Harvard, ada empat ciri yang menunjukkan bahwa demokrasi berubah menjadi sistem pemerintahan diktator, termasuk serangan terhadap media, ancaman terhadap hasil pemilihan umum, tuduhan terhadap lawan politik, dan tindakan kekerasan.
Mencegah munculnya pemerintahan otoriter dapat dilakukan dengan mencegah pemimpin seperti itu mendapatkan kesempatan untuk berkuasa. Walaupun demokrasi berkembang di banyak negara, masih ada ancaman terhadap sistem tersebut yang melibatkan ketegangan, kekerasan, dan kecurangan dalam pemilihan umum.
Sejarah mencatat bahwa pemilihan presiden Amerika pada tahun 2016 menjadi cerminan perubahan politik di mana demagog zaman modern seperti Donald Trump naik ke puncak kekuasaan melalui pemilihan umum. Negara seperti Italia, Jerman, Venezuela, dan beberapa negara lain mengalami perjalanan serupa dalam pergeseran menuju sistem pemerintahan otoriter.
Indonesia sendiri, menurut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), berada dalam kategori “Flawed Democracy” yang menunjukkan demokrasi terbatas. Dengan menurunnya skor total IDI, Indonesia menjadi perhatian dalam upaya menjaga keberlangsungan demokrasi di tengah tantangan politik global.
Alvin Toffler, Daniel Zilbatt, dan Steven Levistsky sepakat bahwa ciri-ciri bagaimana demokrasi bisa mati mencakup kecurangan dalam pemilu, kekerasan, dan ketegangan politik. Sebagai upaya melindungi sistem demokrasi, perlu adanya kesadaran dan tindakan untuk mencegah pergeseran menuju pemerintahan otoriter yang dapat mengancam fondasi demokrasi itu sendiri.