Presiden Joko Widodo enggan memberikan komentar terkait namanya yang diseret-seret dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dia menegaskan bahwa dia tidak ingin berkomentar mengenai apa pun yang terkait dengan sidang di MK.
Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menyebut bahwa Presiden Jokowi membiarkan para menterinya terlibat dalam kampanye pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Beberapa menteri yang disebut terlibat antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Erick Thohir, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Komunikasi Budi Arie Setiadi, dan Wakil Menteri Agraria Juli Antoni.
Di sisi lain, anggota tim hukum Ganjar-Mahfud, Annisa Ismail, mengungkapkan tiga skema nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam penyelenggaraan pilpres 2024. Annisa menyampaikan bahwa pelanggaran TSM yang dipermasalahkan dalam permohonan adalah nepotisme yang melahirkan abuse of power terkait koordinasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk memastikan paslon 2 (Prabowo-Gibran) memenangkan pilpres 2024 dalam satu putaran.