Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyoroti urgensi Dewan Aglomerasi yang akan dipimpin oleh Wakil Presiden dalam usulan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Menurut Mardani, Jakarta perlu menjadi provinsi dengan nilai tambah tinggi untuk bisa bersaing sebagai kota global, terutama setelah tidak lagi menjadi ibu kota.
Untuk dapat bersaing dengan kota metropolitan lainnya, Jakarta perlu berkolaborasi dengan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Masalah kompleks Jakarta, seperti banjir, sampah, dan transportasi yang masih belum terselesaikan, memerlukan koordinasi lintas daerah. Namun, karena setiap daerah memiliki otonomi sendiri, kebijakan seringkali terhambat oleh aturan dan batasan daerah.
Dalam konteks ini, gagasan Dewan Kawasan Aglomerasi sebagai lembaga koordinasi di atas Pemerintah Daerah dianggap penting. Mardani menjelaskan bahwa koordinasi lintas daerah diperlukan untuk mengatasi masalah transportasi Jakarta yang belum terkoordinasi dengan baik, contohnya TransJakarta yang tidak dapat mencapai wilayah seperti Bekasi atau Ciputat.
Alasan pemimpin Dewan Aglomerasi akan dijabat oleh Wakil Presiden juga dijelaskan oleh Mardani, karena banyak kementerian terlibat dalam masalah yang melintasi sektor-sektor yang berbeda. Mardani menekankan pentingnya adanya struktur di atas Pemerintah Daerah untuk membantu menjembatani dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan lintas sektor yang terkait dengan Jakarta dan wilayah penyangganya.