Menteri Dalam Negri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) akan membahas aglomerasi Jakarta dan wilayah sekitarnya. Menurutnya, hal tersebut perlu diperjelas agar tidak terjadi penafsiran yang salah.
Pada rapat kerja Komisi II DPR, Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemerintah telah proaktif dalam menjelaskan isu aglomerasi sejak April. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penafsiran yang keliru. Tito menyatakan bahwa harmonisasi kawasan aglomerasi sangat penting mengingat banyaknya permasalahan dan program yang saling terkait, seperti masalah banjir.
Tito menekankan bahwa prinsip kawasan aglomerasi adalah harmonisasi program perencanaan dan evaluasi secara teratur untuk memastikan jalannya program sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, pemerintah mengusulkan agar program harmonisasi aglomerasi Jakarta atau DKJ menjadi wewenang Wakil Presiden, karena tugas presiden sendiri sudah sangat banyak.
Dengan demikian, wewenang program harmonisasi aglomerasi Jakarta atau DKJ diharapkan dapat berada di bawah kendali Wakil Presiden untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program tersebut.