Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla mengkritik Pemilu 2024. Dia menilai bahwa pemilu tersebut adalah yang terburuk sejak Pemilu pertama pada tahun 1955. Kritik ini disampaikan oleh JK dalam acara diskusi “Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi” di Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) pada tanggal 7 Maret 2024.
Menurut JK, Pemilu 2024 telah diatur oleh segelintir kelompok tertentu, yang dapat berdampak negatif pada kehidupan berbangsa dan bernegara jika terus dibiarkan. Ia menekankan bahwa demokrasi pemilu yang diatur oleh minoritas, termasuk orang yang berkuasa dan berada dalam lingkaran yang berduit, dapat mengarah pada kembalinya ke zaman otoriter jika menjadi kebiasaan.
JK memperjuangkan adanya perubahan yang lebih adil dan transparan dalam sistem pemilu untuk menghindari risiko tersebut. Menurutnya, pemerintahan yang baik adalah yang mampu mewakili kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya segelintir kelompok tertentu.