Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) menegaskan bahwa semua perizinan yang diperlukan oleh dokter akan menjadi lebih mudah dan murah. Ini termasuk Surat Tanda Registrasi (STR), Satuan Kredit Profesi (SKP), dan Surat Izin Praktik (SIP) yang dapat diurus melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.
Aplikasi SATUSEHAT SDM telah terintegrasi dengan layanan perizinan ini, menyediakan data STR dan bukti kecukupan SKP. Dengan integrasi ini, tenaga kesehatan dan tenaga medis dapat mengurus izin praktik mereka di satu tempat dengan mudah, efisien, transparan, dan tanpa bantuan pihak lain.
“Dengan sistem ini, kita ingin membuat prosesnya menjadi mudah, murah, dan transparan. Tidak ada lagi pungutan tambahan, rekomendasi, atau titip-menitip,” kata BGS saat meresmikan MPP Digital di Jakarta.
MPP Digital telah hadir di 60 kabupaten/kota dan telah membantu sekitar 2 juta tenaga kesehatan dalam pengurusan izin. BGS mendorong untuk memperluas MPP Digital ke seluruh kabupaten/kota untuk memberikan kemudahan pengurusan izin praktik bagi tenaga medis di seluruh Indonesia.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Annas menyatakan bahwa MPP Digital akan fokus menyediakan layanan publik yang mudah dan murah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Penerapan MPP Digital akan difokuskan pada 9 sektor, termasuk sektor kesehatan.
Anas memberikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan karena telah menciptakan birokrasi yang berdampak positif. Dia juga menyatakan niat pemerintah untuk memperluas MPP Digital ke seluruh Indonesia guna memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat, terutama tenaga kesehatan.
“Kita berharap seluruh kabupaten/kota dapat memiliki MPP Digital agar urusan perizinan dapat diselesaikan dengan lebih cepat,” tambah Anas.
Sebagai informasi tambahan, dapat disimak artikel selanjutnya mengenai “34 Hari Israel vs Hamas: Tenaga Kesehatan di Gaza Frustrasi.”
Terima kasih.