MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan akan merancang ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Hal itu dilakukan menyusul penolakan Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin yang menolak RAPBD 2024 yang diproyeksikan sebesar Rp 10,466 triliun.
Ketua Badan Anggaran DPRD Sulsel, Irwan Hamid mengatakan pihaknya telah menjadwalkan pertemuan dengan Penjabat Gubernur Bahtiar bersama Tim Anggaran Pemprov Sulsel untuk membahas ulang RAPBD 2024. Rencananya, rapat akan digelar pada 24 Oktober.
“Banggar dan TAPD akan membahas ulang. Rencana pertemuan Selasa 24 Oktober,” ujar Irwan, Minggu (22/10/2023).
Politikus Partai Kebangkitan Bagsa ini mengatakan, pembahasan RAPBD 2024 itu akan dimulai dari awal lagi. Penjabat Gubernur Bahtiar akan memberikan saran dan masukan untuk rasionalisasi dan target APBD 2024.
Irwan mengatakan, Penjabat Gubernur hanya ingin rasionalisasi target RAPBD 2024 karena proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) juga melibatkan pejabat sebelumnya.
Menurut Irwan, Penjabat Gubernur menginginkan target APBD Pokok dan PAD yang dibahas bersama DPRD harus rasional sesuai dengan kebutuhan modal dan belanja daerah. Selain itu, diprioritaskan pada pembayaran beban utang Dana Bagi Hasil (DBH), anggaran Pilkada 2024 serta pelunasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) OPD dan juga utang pihak ketiga.
“Di R-APBD sebelumnya banyak masalah tidak tercover. Apalagi nilainya capai Rp10 triliun lebih itu belum final. Menurut Penjabat Gubernur, proyeksi rasional itu di angka Rp 9 triliun lebih,” ujar Irwan.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif meminta kepada Pemprov untuk dapat menahan belanja dan fokuskan anggaran untuk membayar utang.
“Kami DPRD dan Pemprov Sulsel bersama-sama memulihkan kembali kondisi keuangan Pemprov Sulsel dengan cara mengurangi belanja hingga 2024,” ujar Alrif.
Menurut dia, realitas ini mesti diterima secara positif dan tidak mesti mencari pembenaran. Alrif mengatakan DPRD dan Penjabat Gubernur harus mengakui ada kelemahan, khususnya pada sisi perencanaan anggaran.
“Yang difokuskan saat ini adalah program pemerintah yaitu penurunan angka stunting, pangan sandang, inflasi dan Pemilu 2024 agar bisa berangsur memulihkan keuangan Pemprov Sulsel,” kata Alrif.
Sebelumnya, Bahtiar menolak RAPBD tahun 2024. Bahtiar mempertimbangkan adanya kenaikan potensi utang pada tahun depan. Penolakan itu tertuang dalam surat bernomor: 121/12140/B.Umum yang diteken Bahtiar pada 11 Oktober 2023.
Dalam suratnya, salah satu pertimbangan Bahtiar menolak RAPBD 2024, yakni adanya utang Pemprov Sulsel sebesar Rp 1.45.277.015.159.
Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor: 45.A/LHP/XIX.MKS/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 serta Laporan Hasil Kas dalam rangka berakhirnya masa jabatan Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2018-2023. Alasan lain, Bahtiar menyebut ada kewajiban utang yang telah diupayakan diselesaikan pada APBD Perubahan Tahun 2023. Namun ternyata masih ada selisih yang tidak akan terbayarkan sebesar Rp 445 miliar.
Selain itu adanya potensi utang yang akan terjadi pada 2024 sebesar Rp 1,694 triliun. Proyeksi peningkatan utang itu berasal dari pinjaman jangka panjang sebesar Rp 513 miliar, utang pihak ketiga Rp 662 miliar, dan proyeksi utang TPP ASN bulan Desember 2023 sebesar Rp 74 miliar.
Dengan rentetan masalah itu, Bahtiar Baharuddin mengungkap Pemprov Sulsel mengalami defisit anggaran senilai Rp 1,5 triliun pada 2023 pasca kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman (ASS). Bahtiar pun mengklaim Pemprov Sulsel mengalami kebangkrutan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Sulawesi Selatan, Setiawan Aswad mengatakan saat ini Pemprov Sulsel tengah mematangkan perhitungan untuk RAPBD 2024 mendatang. Menurut dia, untuk RAPBD 2024 mendatang itu akan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Pemprov Sulsel.
“Kemarin di paripurna DPRD belanja untuk 2024 itu akan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan yang ada dan dihitung secara realistis,” kata Setiawan.
Menurut dia, program yang akan tertuang dalam RAPBD 2024 mendatang itu akan menyediakan 60 persen sisa dana Pilkada, selanjutnya program-program prioritas Pj Gubernur Sulsel seperti pengentasan kemiskinan sampai penanganan stunting. Tak hanya itu, lanjut Setiawan, RAPBD juga akan memperhatikan sektor pertanian dan perikanan, seperti program penanaman pisang, juga pada sektor peternakan.
“Pengentasan kemiskinan, penanganan inflasi dan penanganan stunting itu dengan penekanan utamanya, mendukung budidaya pisang penguatan juga di sektor peternakan khususnya ternak ayam petelur dan juga beberapa penekanan lainnya di sektor pertanian dan perikanan,” beber dia.
Pengamat pemerintahan dari Universitas Hasanuddin Andi Ali Armunanto menyampaikan, upaya yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Sulsel untuk membahas ulang RAPBD 2024 secara detail dan terperinci tentu akan menjadi sebuah kekuatan bagi Pemprov Sulsel agar program yang bakal dijalankan tepat sasaran dan betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kata dia, dengan rincian program dan penggunaan anggaran untuk RAPBD 2024 juga akan mengurangi resiko terjadinya penyelewengan.
“Salah satu kelemahan APBD adalah alokasi yang tidak mendetail yang sifatnya general kadang-kadang bisa diselewengkan untuk digunakan pada hal-hal yang berbeda dan jauh dari sasaran,” kata Ali.
Andi Ali mengatakan program prioritas yang diajukan oleh Penjabat Gubernur seperti penanganan ketahanan pangan juga menjadi penting. Menurut dia, gangguan stabilitas ekonomi masyarakat juga akan mengganggu kelancaran dan proses menuju Pemilu nantinya.
“Program penanganan pangan juga penting untuk menindaki inflasi. Hal itu perlu diprioritaskan juga selain penyediaan dana pemilu, kestabilan ekonomi untuk masyarakat juga malah akan mengganggu kelancaran proses pemilu,” ucap dia. (Suryadi-Abu Hamzah/C)