Kemandirian Antariksa: Strategi Penting untuk Membangun Kedaulatan Nasional
Pesatnya perkembangan teknologi global yang didorong oleh privatisasi dan persaingan geopolitik di bidang antariksa menuntut Indonesia untuk merumuskan strategi nasional yang fokus pada kemandirian antariksa. Diskusi publik yang berjudul “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS), Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menyoroti kompleksitas dan urgensi agenda antariksa nasional di abad ke-21. Lebih dari 300 peserta dari berbagai sektor hadir dalam diskusi ini, termasuk parlemen, kementerian, militer, asosiasi profesi, akademisi, serta media nasional baik online maupun offline.
Dalam pembukaan diskusi, Prof. Semiarto Aji Sumiarto, Dekan FISIP Universitas Indonesia, menekankan bahwa kemandirian antariksa bukan sekadar pilihan, tapi merupakan keharusan strategis untuk menjaga kedaulatan Indonesia di tengah persaingan antariksa yang semakin sengit. Para narasumber dalam diskusi juga menggarisbawahi pentingnya memahami bahwa teknologi antariksa akan menjadi elemen kunci dalam ekonomi global, termasuk ekonomi antariksa.
Kemandirian antariksa juga menjadi fokus dalam pemaparan Prof. Thomas Djamaluddin, Peneliti Ahli Utama BRIN dan Kepala LAPAN periode 2014 – 2021. Beliau menegaskan bahwa behasa antariksa merupakan syarat mutlak untuk menjaga kedaulatan dan daya saing bangsa di masa mendatang. Indonesia, sebagai negara yang telah meluncurkan satelit secara mandiri sejak 1960-an, dihadapkan pada tantangan seperti tata kelola program antariksa yang lemah, pendanaan terbatas, dan kebijakan yang belum solid setelah integrasi LAPAN ke BRIN. Oleh karena itu, akselerasi langkah strategis menjadi hal penting bagi Indonesia agar tidak tertinggal dalam kompetisi ekonomi antariksa global.
Selain itu, Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim juga menekankan bahwa antariksa menjadi domain strategis yang memiliki implikasi langsung terhadap pertahanan, ekonomi, dan kedaulatan nasional. Untuk itu, ia mengusulkan pembentukan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai wadah lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian pertahanan, perhubungan, TNI AU, BRIN, serta sektor swasta dan akademisi. Kepala Pusat Riset Teknologi Roket, BRIN, Arif Nur Hakim, juga menambahkan bahwa pembangunan stasiun antariksa memiliki risiko tinggi dan Indonesia perlu meningkatkan kapasitas untuk siap menghadapinya.
Diskusi ini menekankan bahwa kemandirian antariksa menjadi kunci untuk memastikan kedaulatan Indonesia dan memperkuat posisi negara dalam persaingan global. Langkah-langkah strategis termasuk penataan kelembagaan, investasi, kerjasama lintas sektor, serta regulasi yang konsisten akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi kemandirian antariksa Indonesia. Semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, perlu bersinergi dalam upaya mencapai tujuan tersebut demi kepentingan nasional jangka panjang.
Sumber: Kemandirian Antariksa Sebagai Pilar Kedaulatan: Urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Persaingan Global
Sumber: Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia Di Tengah Rivalitas Global
