Pentingnya Kemandirian Antariksa dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional
Inovasi teknologi global yang semakin pesat didorong oleh perkembangan privatisasi dan intensifikasi rivalitas geopolitik di antariksa, menjadikan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional penting bagi Indonesia untuk merumuskan strategi nasional yang mencerminkan kepentingan jangka panjang dalam konteks pembangunan dan kemandirian antariksa. Diskusi publik yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS), Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) membahas “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global”, menyoroti kompleksitas dan urgensi agenda antariksa nasional di abad ke-21. Narasumber dari lintas sektor seperti parlemen, kementerian, lembaga militer, asosiasi profesi, dan akademisi, serta media nasional hadir dalam diskusi tersebut.
Dalam penjelasan awal oleh Prof. Semiarto Aji Sumiarto, Dekan FISIP Universitas Indonesia, diskusi dibuka dengan paparan kunci oleh Prof. Thomas Djamaluddin, Peneliti Ahli Utama BRIN dan Kepala LAPAN Periode 2014 – 2021, sebagai keynote speaker. Prof. Thomas Djamaluddin menegaskan bahwa penguasaan teknologi antariksa merupakan syarat mutlak bagi kedaulatan dan daya saing bangsa di masa depan. Indonesia, yang menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan satelit secara mandiri, kini menghadapi tantangan program antariksa, pendanaan terbatas, dan arah kebijakan pasca integrasi LAPAN ke BRIN. Meski telah memperoleh pengakuan internasional, Indonesia masih harus akselerasi langkah strategis agar tidak tertinggal sebagai “new emerging space country”.
Menurut Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, ruang antariksa kini menjadi domain strategis dengan implikasi langsung terhadap pertahanan, ekonomi, dan kedaulatan nasional. Indonesia perlu menggeser peran dari sekadar pengguna menjadi produsen aktif dalam ekosistem space economy. Untuk menjawab tantangan ini, ia mengusulkan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional untuk memperkuat kerjasama lintas sektor. Tanpa koordinasi strategis semacam ini, Indonesia akan mengulang kegagalan pengelolaan FIR di antariksa.
Kemandirian antariksa di Indonesia adalah prasyarat strategis bagi ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia perlu membangun ekosistem antariksa nasional secara utuh dan mengejar konstelasi satelit LEO sebagai tulang punggung space economy. Keberhasilan pembangunan antariksa memerlukan kerjasama internasional, penguatan start-up lokal, dan regulasi yang konsisten antar-lembaga. Kemandirian antariksa tak hanya memerlukan visi teknologi, namun juga pembiayaan yang kuat, kelembagaan adaptif, dan strategi lintas sektor yang konsisten.
Pemerintah perlu mendukung pembangunan antariksa dengan regulasi yang jelas, investasi dalam RnD, dan kerjasama internasional. Pembentukan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) dianggap sebagai langkah awal untuk memperkuat kedaulatan vertikal dan tata kelola antariksa yang strategis. Melalui kolaborasi lintas aktor, koordinasi pembangunan yang terpadu, dan keberpihakan fiskal, Indonesia dapat bersaing dalam ekonomi antariksa global. Tanpa langkah konkret dan dukungan pemerintah, Indonesia akan tertinggal dalam kompetisi global antariksa.
Kritik terhadap lambatnya kemajuan antariksa Indonesia juga muncul dari peserta diskusi. Kekhawatiran tentang kurangnya dukungan politik dan arah kelembagaan yang belum jelas menjadi perhatian publik. Pembicara juga menyoroti pentingnya kerjasama dengan sektor swasta dalam pembiayaan pengembangan industri antariksa. Pembangunan antariksa Indonesia memerlukan dukungan bersama untuk menjadi pemain aktif dalam space economy dan meningkatkan kemandirian antariksa sebagai pilar ketahanan nasional dan daya saing global.
Sumber: FISIP UI Bahas Kemandirian Antariksa Dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Rivalitas Global
Sumber: FISIP UI Gelar Diskusi Urgensi Agenda Antariksa Nasional Bareng Tokoh Nasional
