Dirjen Imigrasi Silmy Karim menghadiri pertemuan bilateral antara Kamboja dan Indonesia mengenai masalah imigrasi perdana di Phnom Penh, Kamboja bersama dengan Dirjen Imigrasi Kamboja, Letnan Jendral SOK Veasna. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas serius tentang pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang.
Silmy Karim menyatakan bahwa Indonesia dan Kamboja adalah dua negara demokratis yang menjadi mitra dalam memajukan kesejahteraan, perdamaian, dan keamanan di kawasan ASEAN. Salah satu masalah yang menjadi perhatian bersama adalah perdagangan manusia.
Dia menekankan pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menjadi pekerja migran secara legal. Hal ini bertujuan untuk menghindari berbagai potensi tindak kejahatan dan meningkatkan posisi tawar di negara tujuan serta mempermudah negara memberikan perlindungan.
Selain itu, Dirjen Imigrasi Kamboja juga menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kamboja, termasuk yang memiliki izin kerja sah. Ada sekitar 73 ribu WNI yang tinggal di Kamboja, dimana 58.307 di antaranya memiliki izin kerja secara sah.
Perdagangan manusia di Kamboja sering melibatkan penipuan online dan kerja paksa. Calon pekerja sering direkrut melalui iklan di media sosial atau grup chat untuk posisi customer service atau pemasaran investasi. Namun, ketika sampai di lokasi, mereka terpaksa menjual investasi palsu secara online.
Seorang pengguna akun TikTok juga membagikan cerita tentang bagaimana petugas imigrasi banyak memuji paspor Indonesia karena dianggap memiliki tampilan yang apik.
