Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar harmonisasi aglomerasi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ke depan berada di bawah wewenang Wapres langsung, seperti penanganan di Papua.
Menteri Dalam Negeri Tito Mengusulkan Aglomerasi Dewan Kehakiman Jakarta di Bawah Kendali Wakil Presiden, Tidak Presiden
