MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Adi Rasyid Ali menyebutkan bahwa anggaran perubahan 2023 dan anggaran pokok berpotensi dipolitisasi. Pasalnya, saat ini tengah memasuki tahun politik baik itu Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“2024 adalah tahun politik, jadi kami harapkan anggaran ini, baik perubahan maupun pokok jangan sampai jadi bahan politisasi,” ungkap Adi Rasyid Ali saat dikonfirmasi Harian Rakyat Sulsel, Kamis (26/10/2023).
Ketua Demokrat Makassar ini menegaskan, uang rakyat tersebut harus benar-benar kembali ke rakyat. “Jangan dipakai dengan target-target politik apalagi untuk berkampanye jelang Pilkada, ini yang kami tidak mau,” ucapnya.
ARA, sapaan akrab Adi Rasyid Ali ini pun mendorong agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggunakan anggaran sebaik-baiknya. Apalagi, kata dia, masih banyak anggaran minim digunakan di tahun 2023 ini.
Mulai dari Dinas Penataan Ruang dari pagu anggaran Rp23,527 miliar yang baru terealisasi sekitar Rp8,981 miliar atau 38,18 persen. Dinas Pemuda Olahraga dari pagu anggaran Rp166 miliar yang baru terealisasi sekitar Rp61,848 miliar atau 37,17 persen.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari pagu anggaran Rp75,065 miliar yang baru terealisasi sekitar Rp23,032 miliar atau 30,68 persen. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari pagu anggaran Rp64,076 miliar yang baru terealisasi sekitar Rp18 miliar atau 28,44 persen.
Dinas Pekerjaan Umum (PU) dari pagu anggaran Rp914 miliar yang baru terealisasi sekitar Rp239 miliar atau 26,13 persen. Dinas Ketahanan Pangan dari pagu anggaran Rp25 miliar yang baru terealisasi sekitar Rp6,387 miliar atau 25,16 persen.
Selanjutnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari pagu anggaran Rp59,918 miliar yang baru terealisasi sekitar Rp14,917 miliar atau 24,90 persen keuangan.
Kemudian, Dinas Komunikasi dan Informatika dari pagu anggaran Rp140,071 miliar yang baru terealisasi sekitar Rp32,262 miliar atau 23,03 persen.
Bagian Administrasi Pembangunan dari pagu anggaran Rp1,911 miliar yang baru terealisasi sekitar Rp716 juta atau 37,50 persen. Bagian Perekonomian dari pagu anggaran Rp3,760 miliar yang baru terealisasi sekitar Rp1,171 miliar atau 31,14 persen.
“Jadi saya harap tidak usah minta-minta anggaran. Tetapi programnya tidak dijalankan,” tegas ARA. (Fahrullah/B)
