Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, mengungkapkan temuan dugaan keterlibatan 17 lurah dan beberapa sekretaris camat (sekcam) dalam politik praktis pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Danny Pomanto menegaskan bahwa jika terbukti, mereka akan menghadapi sanksi berat berupa pemecatan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Keterlibatan ASN dalam politik praktis dianggap sebagai pelanggaran serius yang harus ditindak secara hukum. Danny juga menyebutkan bahwa kasus ini telah dilaporkan kepada Wakil Menteri Dalam Negeri sebagai pembelajaran bagi semua pihak agar tidak mengulangi kesalahan serupa.
