Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak pekerja di Jawa Tengah. Salah satu caranya dengan membentuk desk perlindungan buruh.
“Desk perlindungan buruh baru mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah dan pihak terkait, seperti Polda Jawa Tengah,” kata Ahmad Luthfi di Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Semarang, Rabu (20/11/2024).
Luthfi menambahkan, langkah penting lain yang juga ditawarkan bersama Taj Yasin adalah memperkuat program BPJS Ketenagakerjaan yang akan menjamin hak-hak pekerja, mulai dari upah layak hingga hak dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk pesangon.
Dia mengaku prihatin terhadap tingginya angka PHK di Jawa Tengah. Tercatat, hampir 14.000 tenaga kerja pada bulan September 2024.
Luthfi pun mengusulkan peningkatan jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) yang lebih luas hingga mencakup seluruh wilayah Jawa Tengah, sehingga pelatihan bisa lebih tepat sasaran.
“BLK kita harus diperbanyak dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Misalnya, pekerja garmen di Ungaran seharusnya dilatih di BLK yang ada di daerah tersebut, bukan di Kendal. Dengan begitu, tenaga kerja lokal bisa langsung siap pakai tanpa harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah,” jelas Luthfi.
Luthfi percaya, program peningkatan jumlah BLK akan membantu mengurangi angka pengangguran dan memastikan tenaga kerja Jawa Tengah siap bersaing di pasar kerja. Dengan pendekatan yang lebih terfokus pada kebutuhan lokal, maka tenaga kerja di Jawa Tengah akan lebih terampil dan mampu memenuhi permintaan pasar.
Sementara itu, lanjut Luthfi, dirinya juga berkomitmen memfasilitasi dialog yang konstruktif antara buruh dan pengusaha untuk menentukan Upah Minimum Regional (UMR) yang adil, berbasis pada prinsip industrial. Termasuk hak pekerja perempuan yang akan diprioritaskan.
“Perlindungan terhadap perempuan pekerja juga akan menjadi prioritas kami, termasuk hak cuti hamil, melahirkan, atau keguguran,” dia menandasi.
