Tuesday, November 5, 2024
HomeBeritaLibido Politik dan Pembebasan Emosi Publik

Libido Politik dan Pembebasan Emosi Publik

Demokrasi adalah hal yang mahal, tidak hanya dalam konteks mahar politik saat kontestasi dimulai, tetapi juga karena seringkali digunakan sebagai dalih atas nama rakyat padahal sebenarnya ada intrik dan kepentingan tertentu di baliknya. Politik di Indonesia, dengan segala debat dan retorika yang menghiasi media, terkadang lebih sering “dibicarakan” daripada dipraktikkan.

Situasi politik di Indonesia terutama belakangan ini semakin mengundang perhatian publik. Konflik internal di partai politik, saling mencaci antara elit politik, hilangnya moralitas dan etika, hingga korupsi dan manipulasi demi mempertahankan kekuasaan semakin merajalela. Perhelatan politik semakin dipenuhi dengan ujaran-ujaran yang tidak produktif dan justru menghasilkan kebencian dan fitnah.

Di tengah kondisi yang demikian, munculnya partai politik baru sebenarnya merupakan wujud dari perkembangan transisi demokrasi yang seharusnya positif. Namun, masih banyak kekurangan dalam sistem politik yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal pengedukasian politik kepada masyarakat.

Fenomena “libido politik” juga semakin marak terjadi, dimana individu-individu politik tampaknya hanya ingin merebut kekuasaan demi kekuasaan, tanpa memperhatikan kepentingan rakyat. Hal ini menciptakan budaya politik dinasti yang tidak sehat, dimana kekuasaan cenderung diwariskan tanpa pertimbangan yang benar.

Katarsis publik juga mulai terasa, dimana rakyat merasa muak dengan kondisi politik dan ekonomi yang terus memburuk. Serangkaian protes dan demonstrasi menjadi bentuk pelepasan emosi dan kekecewaan terhadap elite politik yang dianggap tidak becus menciptakan perubahan yang positif.

Pemilu 2024 dipandang sebagai momentum penting dalam menentukan arah demokrasi Indonesia. Publik mengharapkan hasil proses politik yang dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan negara. Namun, dengan munculnya berbagai masalah seperti korupsi, penurunan subsidi, dan ancaman terhadap lembaga anti rasuah seperti KPK, publik juga semakin cemas bahwa hukum dan keadilan telah mati.

Dalam menegakkan keadilan, Reinhold Niebuhr mengatakan bahwa tugas politik adalah tugas yang menyedihkan di dunia yang penuh dosa. Oleh karena itu, peran hukum dan keadilan sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan dalam melindungi kepentingan publik. Semoga demokrasi Indonesia dapat terus berkembang menuju arah yang lebih baik, dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat.

Source link

BERITA TERKAIT

berita populer