Mewujudkan Ekonomi Konstitusi
Jika Anda pernah belajar ekonomi, pasti Anda tahu bahwa ada banyak aliran ekonomi di dunia. Ada aliran ekonomi neoklasik, pasar bebas, dan neoliberal yang sering dikaitkan dengan pemikiran Adam Smith. Kemudian ada aliran ekonomi sosialis, atau pemikiran Karl Marx. Seiring berjalannya waktu, terjadi pertentangan mengenai pilihan ekonomi yang harus diambil oleh Indonesia. Namun, seharusnya kita tidak harus memilih antara satu aliran ekonomi saja.
Kita seharusnya bisa mengambil yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme. Kombinasi terbaik dari kedua aliran ekonomi ini, sesuai yang dikatakan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, serta ayah saya Prof. Sumitro, adalah ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 33. Kita juga bisa menyebutnya sebagai ekonomi konstitusi.
Setelah tahun 1998, saya melihat bahwa kita telah keliru. Sebagai bangsa, kita telah melupakan jati diri kita dan meninggalkan konsep ekonomi Pancasila. Inilah mengapa saya telah berjuang selama belasan tahun untuk membangkitkan kesadaran akan ajaran-ajaran Bung Karno: berdiri di atas kedua kaki kita sendiri.
Globalisasi memang memperkuat hubungan antarnegara, namun tidak menghapus adanya batas antarnegara. Kita harus mempunyai kekuatan sendiri. Nasionalisme bukanlah hal yang jelek dan harus kita jadikan sebagai landasan untuk mencintai bangsa kita sendiri. Kita juga tidak boleh anti terhadap asing, namun kita harus tetap kuat dan mandiri.
Sejak tahun 1998, kita telah melupakan konsep ekonomi konstitusi yang seharusnya menjadi landasan ekonomi Indonesia. Konsep ekonomi ini menekankan bahwa pemerintah harus turut serta dalam membantu rakyatnya, terutama dalam sektor pertanian. Banyak negara lain, seperti Amerika, Australia, Vietnam, dan Thailand, memberikan dukungan kepada petani mereka.
Sosialisme murni adalah konsep yang sulit untuk dijalankan karena akan memunculkan ketidakadilan. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah dengan menerapkan ekonomi campuran yang menggabungkan yang terbaik dari kapitalisme dan sosialisme. Pemerintah juga harus menjadi pelopor dalam membangun ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.
Pemerintah harus aktif dalam membangun ekonomi, memperkuat pertanian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Kita harus kembali pada prinsip ekonomi konstitusi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kembali pada konsep ini, kita dapat menghentikan aliran kekayaan negara ke luar dan memperkuat perekonomian nasional.
Ekonomi konstitusi memang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Hal ini berbeda dengan paham neoliberal yang menekankan minimnya peran pemerintah dalam perekonomian. Kita harus sadar bahwa Indonesia masih membutuhkan peran aktif pemerintah dalam memajukan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
