Ujang Komarudin, seorang pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, memiliki pandangan bahwa usulan untuk hak angket yang mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 berpotensi diblokir oleh koalisi yang ada di pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Menurut Ujang, hal ini terkait dengan Partai Demokrat yang baru saja masuk ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, bahkan diangkat oleh Jokowi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ujang berpendapat bahwa usulan hak angket ini kemungkinan besar akan dihalangi oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Ia menyebut bahwa pemerintah dapat melakukan berbagai cara terhadap partai politik dalam koalisi untuk memastikan bergabung dengan koalisi pemerintah.
Lebih lanjut, Ujang menyatakan bahwa hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tampaknya memiliki keinginan kuat untuk mendorong hak angket di DPR RI. Sementara itu, sikap dari NasDem, PKB, dan PPP masih belum terlihat jelas.
Ujang menilai bahwa PDIP mungkin akan menjadi pendorong utama hak angket, namun NasDem kemungkinan akan mendukung pemerintah setelah bertemu dengan Jokowi. PKS juga dapat diprediksi akan mendukung hak angket, tetapi PKB dan PPP cenderung akan mendukung pemerintah. Ujang menyatakan bahwa sulit untuk mendorong hak angket karena kemungkinan akan menghadapi tekanan dan masalah di kemudian hari bagi PKB dan PPP jika bersikap melawan.
