Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan di kawasan Barombong dan Tanjung Merdeka yang dianggap memprihatinkan. Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, telah melakukan peninjauan langsung ke tiga Sekolah Dasar (SD) di area tersebut dan menyimpulkan bahwa fasilitas dan sarana prasarana yang ada tidak layak untuk digunakan oleh peserta didik. Salah satu masalah utama yang diungkap adalah ketidakseimbangan antara jumlah siswa dan fasilitas toilet yang tersedia di sekolah-sekolah tersebut.
Lokasi ketiga sekolah ini dianggap strategis oleh legislatif, dan Ari mengusulkan pembentukan satu kawasan sekolah percontohan terintegrasi untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan di daerah tersebut. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa ketiga sekolah tersebut memiliki jumlah siswa yang signifikan, namun minimnya fasilitas menjadi masalah serius yang disoroti oleh DPRD. Terkait dengan hal ini, Komisi D akan mengusulkan beberapa langkah konkret seperti penambahan ruang kelas, pembangunan toilet tambahan, pemasangan pagar pembatas sekolah, dan pemetaan kebutuhan sekolah baru di wilayah padat penduduk.
Adanya ketimpangan dalam fasilitas pendidikan di daerah Barombong dan Tanjung Merdeka juga menyoroti pentingnya sistem zonasi yang adil dalam penerimaan siswa. Ari menegaskan bahwa pemerintah harus hadir dengan infrastruktur sekolah yang merata agar sistem domisili dapat diterapkan dengan baik. Dengan demikian, tercipta kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh anak di Kota Makassar. Tindakan konkret yang diusulkan oleh Komisi D diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menyeimbangkan fasilitas di semua wilayah Kota Makassar.