Penyerahan Surat Keputusan (SK) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 di Provinsi Sulawesi Selatan masih belum memiliki jadwal pasti. Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyatakan bahwa penyerahan SK harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran gaji bagi para PPPK. Meskipun SK telah diterbitkan, pembayaran gaji baru dapat dilakukan setelah masing-masing PPPK memiliki Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
Jufri menjelaskan bahwa pembayaran gaji berkaitan dengan terbitnya SPMT, bukan SK. Oleh karena itu, penghitungan ulang ketersediaan anggaran dalam APBD sangat penting mengingat beban belanja pegawai yang meningkat. Pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah terkait perlunya memperhitungkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) sebagai bagian dari belanja pegawai.
Jufri berharap jika TPP dikecualikan dari belanja pegawai, rasio anggaran bisa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun, segala keputusan terkait hal ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari pihak terkait.