Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan hari ini melakukan pertemuan penting dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Sulsel terkait pembinaan hukum di wilayah Sulawesi Selatan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyampaikan capaian kinerja yang telah dicapai dalam bidang pembinaan hukum. Nota kesepakatan telah ditandatangani dengan tujuh pemerintah daerah terkait pembentukan produk hukum daerah dan pembinaan hukum. Selain itu, pos bantuan hukum, pengembangan desa/kelurahan sadar hukum, dan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum daerah juga menjadi fokus kegiatan.
Basmal juga menggarisbawahi animo masyarakat yang tinggi dalam program pelatihan paralegal dengan 155 pendaftar dan 121 peserta aktif pada tahun 2025. Selain itu, 94 orang dari Sulawesi Selatan juga turut serta dalam Peacemaker Justice Award (PJA) 2025. Kanwil Sulsel juga telah melakukan analisis dan evaluasi hukum terkait pengolahan lahan pertanian dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional yang digagas Presiden Prabowo.
Ini adalah upaya konkret dari Kanwil Kemenkum Sulsel dalam menjalankan tugasnya serta memberikan kontribusi positif dalam pembinaan hukum di wilayah Sulawesi Selatan. Semua ini merupakan langkah yang diambil untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih baik dan mendukung pembangunan di daerah.