Pemerintah Kota Makassar telah mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengalokasikan minimal 40 persen belanja kegiatan untuk produk lokal. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menggerakkan ekonomi daerah dan memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan mendukung produk lokal, diharapkan anggaran belanja pemerintah dapat secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Muhammad Roem, menambahkan bahwa kebijakan ini termasuk dalam berbagai sektor, seperti konsumsi dan pengadaan souvenir dalam kegiatan pemerintahan. Hal ini juga merupakan instruksi langsung dari Wali Kota Makassar, sehingga seluruh OPD diminta untuk mematuhi kebijakan ini guna memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap ekonomi lokal. OPD diharapkan dapat lebih banyak menggunakan produk lokal dalam kegiatan belanja mereka agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.