Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengungkapkan apresiasi dan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun 2024. Pada rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Pangandaran pada 22 April 2025, Asep menyoroti capaian positif sepanjang tahun tersebut sambil menyoroti ruang perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. LKPJ disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang mencakup beragam laporan terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, kebijakan strategis, tindak lanjut rekomendasi DPRD sebelumnya, serta pelaksanaan tugas dari pemerintah pusat dan provinsi.
Dalam pandangannya, Asep menyatakan bahwa program dan kegiatan telah berjalan sesuai rencana, namun efektivitas dan efisiensi pelayanan publik masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat. LKPJ bukan hanya sebagai laporan tahunan kepala daerah kepada DPRD, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Evaluasi ini penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.
DPRD Kabupaten Pangandaran menekankan perlunya tindak lanjut terhadap rekomendasi strategis yang disampaikan untuk memacu pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Beberapa rekomendasi penting yang diberikan oleh DPRD meliputi pemutakhiran data peserta BPJS, inventarisasi lampu penerangan jalan umum, optimalisasi pajak kendaraan bermotor, perbaikan manajemen PAD, tindak lanjut penyertaan modal perumda, penyesuaian zonasi harga tanah dan NJOP, serta penyelesaian status pegawai non-ASN.
Ketua DPRD Asep Noordin menegaskan bahwa rekomendasi-rekomendasi ini harus dijadikan acuan dalam meningkatkan sektor pemerintahan. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi pedoman kebijakan untuk membangun Pangandaran yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat. Melalui evaluasi LKPJ Bupati Tahun 2024, DPRD menunjukkan komitmennya untuk mengawal pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan potensi daerah, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.