Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum Sulsel) di Makassar melakukan koordinasi dengan masyarakat sekitar lahan milik negara yang mereka gunakan untuk berbagai kegiatan. Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyampaikan bahwa lahan tersebut adalah aset negara yang harus dikelola sesuai aturan. Tim pengelola BMN Kanwil Kemenkum Sulsel dan KPKNL Makassar menjelaskan kepada masyarakat tentang pembayaran dana sewa yang seharusnya disetorkan ke Kas Negara atas penggunaan lahan tersebut.
Langkah tegas akan diambil oleh Kanwil Kemenkum Sulsel agar pemanfaatan aset negara berjalan sesuai peraturan. Mereka akan menerapkan sistem sewa resmi yang transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap pemanfaatan aset negara memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Proses sewa lahan milik Kementerian Hukum akan dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi yang berlaku. Masyarakat yang ingin menyewa lahan diminta untuk mengikuti prosedur resmi yang telah ditetapkan oleh Kanwil Kemenkum Sulsel. Dengan demikian, upaya untuk menertibkan pemanfaatan aset negara akan terus dilakukan demi kebaikan bersama.