Tambang di Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada masyarakat sekitarnya. Izin tambang yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan dalih investasi seringkali menimbulkan masalah. Contohnya, proyek tambang emas berskala besar dengan metode tambang terbuka di Luwu, Sulsel, menuai banyak perhatian. Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menulis surat kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait kekhawatiran akan dampak lingkungan dan ketimpangan yang mungkin timbul akibat proyek tersebut. Organisasi lingkungan, Walhi Sulsel, juga menyuarakan ketidakadilan dan kurangnya transparansi dalam partisipasi masyarakat terkait proses perizinan tambang.
Masalah tambang di Sulsel sudah lama menjadi sorotan, terutama dalam tambang nikel yang sedang booming. Para peneliti dan pengamat lingkungan, seperti Prof Muhammad Alif K. Sahide, menyoroti peran penting Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Kehutanan dalam pengelolaan tambang. Izin tambang yang mudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat sering kali melupakan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar tambang. Kini, evaluasi terhadap tambang-tambang di Sulsel, baik skala besar maupun kecil, didukung oleh banyak pihak, termasuk Gubernur Sulsel, untuk meminimalisir kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang. Community engagement dan partisipasi publik yang lebih luas diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengelola tambang secara lebih berkelanjutan di wilayah Sulsel.