Pemerintah Kabupaten Luwu akan menggelar apel kendaraan dinas sebagai langkah tegas dalam pengamanan fisik Barang Milik Daerah (BMD), khususnya kendaraan dinas roda dua dan roda empat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan. Apel kendaraan dinas direncanakan akan berlangsung pada 15-16 April 2025 di area parkir Kantor Bupati Luwu mulai pukul 09.00 WITA. Seluruh Kepala SKPD diwajibkan membawa kendaraan dinas milik instansinya, didampingi oleh pengurus barang dan pengguna kendaraan masing-masing. Surat resmi dari Bupati Luwu menegaskan pentingnya pelaporan kendaraan dinas yang rusak berat, tidak diketahui keberadaannya, atau dikuasai pihak yang tidak berhak, dengan menyertakan data pendukung seperti foto kendaraan dan upaya pengamanan yang telah dilakukan.
Instruksi ini juga harus diteruskan ke seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dinas terkait. Jaringan Pemuda Pemerhati Masyarakat (JP2M) Ismail Ishak mendukung tindakan Bupati dan Wakil Bupati Luwu karena dianggap langkah strategis dan patut diapresiasi. Ismail menekankan pentingnya pengelolaan kendaraan dinas untuk mencegah penyalahgunaan oleh oknum pejabat untuk kepentingan pribadi. Dengan memiliki data yang akurat dan sistem pemantauan yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa kendaraan dinas digunakan sesuai peruntukannya, yang juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara.
Menurut Ismail, kendaraan dinas merupakan sarana penunjang utama untuk mendukung pelayanan publik, sehingga pengelolaan dan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas merupakan suatu keharusan. Adanya sejumlah temuan di lapangan, seperti kendaraan dinas roda empat yang hanya disimpan di rumah untuk keperluan pribadi, kendaraan rusak yang tidak diperbaiki, dan sepeda motor trail yang keberadaannya tidak diketahui, membuat langkah ini semakin penting untuk dilaksanakan. Semua ini bertujuan untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara.