Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kuota impor untuk komoditas atau bahan baku tidak boleh bersifat diskriminatif atau hanya menguntungkan beberapa perusahaan besar. Dia menekankan bahwa kebijakan kuota impor haruslah adil dan tidak memihak. Prabowo telah memberikan perintah kepada pejabat pemerintah untuk menghapus mekanisme kuota impor yang dapat menghambat neraca perdagangan negara. Keputusan tersebut merupakan tanggapan atas kekhawatiran yang disuarakan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Mereka berupaya untuk melakukan penyesuaian dalam hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat setelah pemberlakuan tarif balasan di masa pemerintahan Donald Trump.
Anggota Apindo, seperti Ketua Shinta Kamdani, menjelaskan bahwa mereka telah berkomunikasi dengan mitra dagang mereka di AS untuk memahami situasi yang terjadi. Dalam upaya mengurangi defisit perdagangan, AS menanyakan kepada Indonesia mengenai target impor yang dapat dilakukan. Diskusi difokuskan pada komoditas seperti kapas dan jagung. Apindo meminta agar kuota impor langsung dialokasikan ke industri dalam negeri, tanpa melalui perantara pihak ketiga, sebagai langkah untuk mengatasi masalah yang ada.
Dengan adanya dorongan dari Prabowo Subianto, diharapkan kebijakan impor akan menjadi lebih transparan dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menghasilkan sistem perdagangan yang lebih adil dan seimbang, serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat tanpa terkecuali. Maka dari itu, langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menata kebijakan impor sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.