Krisis global yang dihadapi saat ini mencuat dengan kebijakan Presiden Trump yang mengumumkan penerapan tarif sebesar 10 persen atas semua produk impor yang masuk ke Amerika Serikat. Hal ini telah memicu keprihatinan dari para ekonom dan pengamat mengingat momen kritis dalam sejarah ekonomi dunia yang hampir 100 tahun lalu, yang kemudian menjadi pemicu terjadinya Perang Dunia II.
Meskipun masih terlalu dini untuk membuat perbandingan langsung antara situasi saat ini dengan apa yang terjadi seratus tahun lalu, namun tanda-tanda awal dari perang tarif yang dapat menjadi pemicu perang dunia kedua sangat patut untuk disikapi dengan serius. Apalagi dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di awal tahun 2025, yang berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran dan menurunkan daya beli masyarakat.
Banyak pendapat berbeda mengenai penyebab dari PHK massal tersebut, mulai dari masalah internal perusahaan hingga masalah struktural dalam perekonomian nasional. Untuk itu, tindakan cepat dan strategis dari pemerintah dibutuhkan, seperti menertibkan ormas yang mengganggu perusahaan, mempermudah iklim investasi, dan mengatasi berbagai masalah perijinan yang memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Kondisi politik lokal juga dapat dimanfaatkan untuk membenahi semua lini, terutama dengan hasil pemilihan langsung yang memberikan kesempatan bagi pemimpin daerah untuk mendapatkan wawasan dan inspirasi baru. Diskusi kelompok bisa menjadi arena pertukaran ide untuk memecahkan masalah, terutama dalam situasi pengetatan anggaran yang sedang dilakukan pemerintah.
Selain itu, perlunya keterbukaan dan akuntabilitas dari para pejabat dalam menjalankan kebijakan pengetatan anggaran sangat penting. Pemborosan anggaran harus dihindari, dan inovasi serta kreativitas dalam memajukan potensi ekonomi daerah menjadi kunci utama dalam menghadapi tekanan ekonomi yang saat ini terasa.
Semoga dengan langkah-langkah nyata dari pemerintah dan kepemimpinan daerah yang baru, Indonesia dapat melalui masa sulit ini dengan baik. Kepedulian terhadap kelompok-kelompok marginal juga perlu diperhatikan, sehingga keadilan bagi seluruh warga negara dapat terwujud.