Pemerintah Indonesia telah mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah percepatan untuk menyelesaikan paradoks yang ada di Indonesia. Dalam upayanya untuk mengakhiri ketimpangan dan ketidakmerataan yang terjadi di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penguasaan sumber daya alam sesuai dengan mandat Pasal 33 UUD 1945. Danantara, sebagai lembaga investasi baru, diharapkan dapat membantu Indonesia dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alamnya, meningkatkan nilai tambah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Dengan aset senilai Rp14 triliun yang dikelola oleh Danantara, konsolidasi kekayaan dan kekuatan negara diharapkan dapat mempercepat pembangunan sektor strategis, seperti industri hilirisasi nikel dan kobal, pengembangan kecerdasan buatan, serta pembangunan kilang minyak. Sebagai bagian dari upaya Indonesia menuju tujuan sebagai negara maju dengan kesejahteraan merata pada tahun Emas 2045, keberadaan Danantara diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dengan diluncurkannya Danantara sebagai hadiah ulang tahun ke-80 Indonesia, lembaga ini diharapkan bukan hanya menjadi pengelola investasi, tetapi juga menjadi kunci utama dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam sebagai langkah menuju kemajuan yang lebih baik dan percepatan pembangunan yang signifikan. Upaya ini merupakan bagian dari usaha Indonesia untuk mengakhiri paradoks yang telah lama menjadi masalah di negara ini.
Transformasi PCO: Danantara dalam Mengakhiri Paradoks Indonesia
