Presiden Prabowo Subianto secara tegas menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Nasional, Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), akan dielola dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi. Komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi serta memastikan pemerintahan yang bersih tercermin melalui Danantara, yang dijamin akan dikelola dengan integritas yang sesuai dengan standar tata kelola tinggi, sejalan dengan Prinsip Santiago yang diakui secara internasional.
BPI Danantara, atau dikenal juga dengan nama Danantara Indonesia Sovereign Fund, berencana untuk menerapkan 24 Prinsip Santiago – panduan global untuk tata kelola investasi dan manajemen risiko pada dana kedaulatan nasional. Prinsip-prinsip ini umumnya dipegang oleh anggota International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF).
Prinsip utama yang termasuk dalam 24 Prinsip Santiago meliputi hal-hal seperti menetapkan tujuan dana secara jelas dan publik, membentuk struktur organisasi yang transparan dan akuntabel dengan peran yang jelas antara pemilik dana dan manajemen, serta memastikan manajemen risiko investasi yang teliti untuk melindungi aset nasional dan menjaga independensi audit. Semua ini bertujuan untuk mempertahankan integritas Danantara, sehingga selaras dengan lembaga dana kedaulatan negara internasional lainnya seperti Norges Bank Investment Management Norwegia dan China Investment Corporation.
Untuk memperoleh kepercayaan pasar, akuntabilitas dan transparansi dianggap sangat penting bagi Danantara. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hasan, transparansi akan memastikan kelangsungan, karena pasar hanya akan mempercayainya jika transparan. Oleh karena itu, pihaknya menegaskan betapa pentingnya kejelasan dan tanggung jawab penuh dalam pengelolaan Dana Danantara.
Hasan juga menekankan bahwa Presiden Prabowo menginginkan bahwa Danantara harus dikelola dengan transparansi dan dapat diaudit kapan saja oleh auditor independen. Untuk memastikan pengawasan, Presiden telah membentuk sistem pengawasan yang melibatkan Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantauan dan Akuntabilitas, yang akan diatur melalui Keputusan Presiden.
Selain itu, menjaga akuntabilitas dan transparansi, Danantara akan dipimpin oleh individu-individu yang memiliki tingkat integritas yang tinggi, termasuk tokoh-tokoh nasional yang akan menjadi penasihat lembaga tersebut. Tujuan Danantara adalah untuk mengelola kekayaan negara di bawah sebuah entitas manajemen tunggal dengan aset yang diperkirakan mencapai Rp14.000 triliun (USD 870 miliar), tidak hanya untuk pengelolaan investasi, tetapi juga sebagai alat perencanaan strategis untuk memajukan ekonomi dan kemakmuran Indonesia menuju tahun 2045.
Dalam peluncuran resmi Danantara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dana tersebut adalah untuk generasi masa depan Indonesia. Danantara menggambarkan semangat di dalam Pasal 33, Ayat 3 UUD 1945, yang menekankan tentang pemanfaatan sumber daya alam negara untuk kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia dikelola dengan baik untuk kesejahteraan semua warganya. Industri-industri strategis harus tetap dalam kendali negara, sehingga demikian yang diungkapkan oleh Hasan.