Pemerintah Indonesia mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada tanggal 24 Februari 2025 sebagai langkah untuk mengakhiri paradoks yang terjadi di Indonesia. Dalam sebuah pernyataan dari Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, Indonesia memiliki potensi alam yang melimpah dengan 17 ribu pulau, garis pantai terpanjang, serta sumber daya alam yang berlimpah seperti nikel, kelapa sawit, dan produk perikanan. Melalui Badan Pengelola Investasi ini, Indonesia berharap agar rakyatnya dapat merasakan keberhasilan dari kekayaan alam yang dimilikinya.
Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan pentingnya mengakhiri paradoks yang terjadi di Indonesia melalui upaya dan kebijakan yang tepat. Dengan kelahiran Danantara, fokus utama Indonesia akan diarahkan pada pengendalian industri strategis yang akan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ini juga akan memperhatikan prinsip Pasal 33 UUD 1945 untuk memastikan bahwa sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Sebagai instrumen percepatan pembangunan, Danantara akan mendanai industri-industri strategis seperti hilirisasi nikel dan kobalt, pengembangan kecerdasan buatan, serta penciptaan kilang minyak. Hal ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen. Melalui pengelolaan aset yang mencapai Rp 14.000 triliun, Danantara bukan hanya menjadi lembaga pengelola investasi, tetapi juga menjalankan peran sebagai instrumen untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju dengan kesejahteraan merata.
Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ini dianggap sebagai hadiah ulang tahun Indonesia yang ke-80. Dengan harapan bahwa melalui Danantara, Indonesia dapat melompat ke negara maju dengan kekayaan yang dikelola dengan baik dan kesejahteraan yang merata bagi semua lapisan masyarakat.