Pemerintah merespons kasus korupsi ekspor dan impor minyak mentah serta produk kilang di PT Pertamina dengan serius. Dari hasil investigasi Kejaksaan Agung, ditemukan adanya indikasi manipulasi bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan anak perusahaan Pertamina, seperti Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah mendukung penuh upaya penegakan hukum dalam kasus ini. Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menegaskan komitmen untuk memberantas korupsi, baik di lembaga negara maupun BUMN.
Pemerintah memberikan dukungan kepada Pertamina, termasuk anak perusahaannya, untuk memperbaiki tata kelola setelah kasus ini terungkap. Hal ini bertujuan agar Pertamina dapat menjadi perusahaan yang lebih kuat dan profesional. Pertamina diakui sebagai pilar penting dalam perekonomian negara, sehingga peningkatan tata kelola sangat penting untuk menjaga reputasi perusahaan. Presiden Prabowo telah menyatakan perhatiannya terhadap kasus oplosan BBM ini dan menekankan pentingnya menertibkan sektor minyak di Indonesia demi kepentingan rakyat.
Pemerintah dan Pertamina perlu bekerja sama dalam membersihkan dan memperbaiki tata kelola perusahaan agar kepentingan rakyat tetap diutamakan. Langkah-langkah bersih-bersih ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, Pertamina dapat berperan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dalam mendukung perekonomian nasional. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembersihan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kepentingan rakyat dan menegakkan hukum dengan tegas.