Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengeluarkan desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan pergantian seluruh jajaran direksi PT Pertamina. Desakan ini muncul menyusul penetapan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pertamina dan anak perusahaannya dalam rentang waktu 2018-2023 oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Putri Khairunnisa, Ketua Umum DPP KNPI, mengekspresikan keprihatinan dan kecaman terhadap skandal korupsi yang melibatkan anak perusahaan Pertamina. Ia menegaskan bahwa praktik korupsi tersebut merugikan negara dan berdampak pada masyarakat, khususnya pengguna bahan bakar minyak (BBM). Menurut Nisa, korupsi di anak perusahaan Pertamina menunjukkan sindikat kejahatan besar yang melibatkan jajaran direksi dan pihak swasta, dengan kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun.
Kejagung menginformasikan bahwa skandal ini melibatkan tiga anak usaha Pertamina, yaitu PT Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Pertamina Shipping. KNPI menuntut agar Presiden Prabowo mengevaluasi dan mengganti seluruh jajaran direksi Pertamina karena kegagalan perusahaan dalam mengawasi anak usahanya.
Kasus ini telah menarik perhatian publik karena besarnya kerugian negara yang ditimbulkan dan dampaknya terhadap ekonomi nasional. Seluruh mata kini tertuju pada langkah yang akan diambil pemerintah dalam menindaklanjuti skandal ini.