Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah memberikan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Dalam sebuah penyelidikan oleh Kejaksaan Agung, ditemukan dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menekankan dukungan penuh pemerintah terhadap upaya penegakan hukum dalam kasus ini.
Di samping tindakan hukum, pemerintah juga mendorong Pertamina, termasuk anak perusahaan, untuk melakukan reformasi tata kelola perusahaan. Reformasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Pertamina dan meningkatkan profesionalisme perusahaan tersebut. Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan komitmennya pada reformasi sektor migas negara serta memprioritaskan kepentingan publik dalam menangani kasus penipuan bahan bakar.
Pemerintah menekankan bahwa Pertamina merupakan aset nasional dan pilar ekonomi utama Indonesia. Oleh karena itu, pembersihan menyeluruh dalam operasional perusahaan diperlukan untuk memastikan tata kelola yang baik. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung upaya membersihkan dan meningkatkan Pertamina sehingga menjadi perusahaan yang lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan. Semua langkah ini sejalan dengan komitmen untuk memerangi korupsi dalam segala bentuk di lembaga pemerintah dan badan usaha milik negara.